Definisi Direksi juga digunakan di dalam 67 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   PP NO. 30 TAHUN 1982
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum DAMRI; f.

2. 2
   PP NO. 46 TAHUN 1981
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Garam; e.

3. 3
   PP NO. 20 TAHUN 1981
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Indonesia Farma; e.

4. 4
   PP NO. 14 TAHUN 1978
   Direksi

   "Direksi" adalah Direksi Perusahaan .

5. 5
   PP NO. 21 TAHUN 1984
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi; 8.

6. 6
   PP NO. 24 TAHUN 1984
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro; 8.

7. 7
   PP NO. 5 TAHUN 1988
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara.

8. 8
   PP NO. 44 TAHUN 1985
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri; 7.

9. 9
   PP NO. 28 TAHUN 1984
   Direksi

   Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara; 8.

10. 10
    PP NO. 34 TAHUN 1977
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

11. 11
    PP NO. 26 TAHUN 1978
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Bio Farma; e.

12. 12
    PP NO. 48 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka; 8.

13. 13
    PP NO. 32 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta; 8.

14. 14
    PP NO. 27 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi; 8.

15. 15
    PP NO. 33 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan; 8.

16. 16
    PP NO. 36 TAHUN 1986
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perum Perhutani; 8.

17. 17
    PP NO. 3 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura; 8.

18. 18
    PP NO. 8 TAHUN 1986
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

19. 19
    PP NO. 31 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI; 8.

20. 20
    PP NO. 27 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara; 8.

21. 21
    PP NO. 23 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti; 8.

22. 22
    PP NO. 36 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Indonesia Farma; 7.

23. 23
    PP NO. 5 TAHUN 1990
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.

24. 24
    PP NO. 57 TAHUN 1990
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api; 8.

25. 25
    PP NO. 17 TAHUN 1990
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara; 8.

26. 26
    PP NO. 10 TAHUN 1990
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian; 8.

27. 27
    PP NO. 4 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I; 8.

28. 28
    PP NO. 5 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II; 8.

29. 29
    PP NO. 6 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III; 8.

30. 30
    PP NO. 7 TAHUN 1985
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV; 8.

31. 31
    PP NO. 20 TAHUN 1984
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng; 8.

32. 32
    PP NO. 12 TAHUN 1988
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional.

33. 33
    PP NO. 14 TAHUN 1983
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan 1; f.

34. 34
    PP NO. 15 TAHUN 1983
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan II; f.

35. 35
    PP NO. 16 TAHUN 1983
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan III; f.

36. 36
    PP NO. 17 TAHUN 1983
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan IV; f.

37. 37
    PP NO. 24 TAHUN 1981
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta, f.

38. 38
    PP NO. 18 TAHUN 1983
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengerukan; f.

39. 39
    PP NO. 88 TAHUN 2013
    Direksi

    Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

40. 40
    PERPRES NO. 81 TAHUN 2015
    Direksi

    Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS sesuai denganasas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalammaupun di luar pengadilan.

41. 41
    PERPRES NO. 110 TAHUN 2013
    Direksi

    Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuaidengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik didalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial.

42. 42
    PP NO. 54 TAHUN 2017
    Direksi

    Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

43. 43
    PP NO. 45 TAHUN 2005
    Direksi

    Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

44. 44
    UU NO. 1 TAHUN 1995
    Direksi

    Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar.

45. 45
    PP NO. 47 TAHUN 2012
    Direksi

    Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

46. 46
    UU NO. 40 TAHUN 2007
    Direksi

    Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

47. 47
    PP NO. 13 TAHUN 1998
    Direksi

    Direksi adalah organ PERUM yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERUM untuk kepentingan dan tujuan PERUM, serta mewakili PERUM baik di dalam maupun di luar pengadilan.

48. 48
    PP NO. 13 TAHUN 2016
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

49. 49
    PP NO. 31 TAHUN 2002
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

50. 50
    PP NO. 41 TAHUN 2008
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

51. 51
    PP NO. 46 TAHUN 2010
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

52. 52
    PP NO. 7 TAHUN 2003
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

53. 53
    PP NO. 7 TAHUN 2010
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

54. 54
    PP NO. 72 TAHUN 2010
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

55. 55
    PP NO. 30 TAHUN 2003
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; 10.

56. 56
    PP NO. 32 TAHUN 2006
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusanPerusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakiliPerusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

57. 57
    PP NO. 35 TAHUN 2018
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

58. 58
    PP NO. 38 TAHUN 2018
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

59. 59
    PP NO. 6 TAHUN 2019
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

60. 60
    PP NO. 9 TAHUN 2013
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

61. 61
    PP NO. 53 TAHUN 1999
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab ataskepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaanserta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

62. 62
    PP NO. 93 TAHUN 1999
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab ataskepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaanserta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

63. 63
    PP NO. 94 TAHUN 1999
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab ataskepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaanserta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

64. 64
    PP NO. 15 TAHUN 2004
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab ataskepengurusantujuanuntukPerusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

65. 65
    PP NO. 40 TAHUN 2007
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawabatas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dantujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalammaupun di luar pengadilan.

66. 66
    PP NO. 83 TAHUN 2015
    Direksi

    Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perusahaan untuk kepentingandan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baikdi dalam maupun di luar pengadilan.

67. 67
    PP NO. 87 TAHUN 2019
    Direksi

    Direksi adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.