Definisi Dekonsentrasi juga digunakan di dalam 8 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   UU NO. 25 TAHUN 1999
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 10.

2. 2
   UU NO. 5 TAHUN 1974
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atauKepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepadaPejabat-pejabatnya di daerah:g.

3. 3
   PP NO. 56 TAHUN 2005
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

4. 4
   UU NO. 33 TAHUN 2004
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

5. 5
   UU NO. 22 TAHUN 1999
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.

6. 6
   PP NO. 7 TAHUN 2008
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

7. 7
   UU NO. 32 TAHUN 2004
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahdan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

8. 8
   PP NO. 40 TAHUN 2006
   Dekonsentrasi

   Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ataukepada instansi vertikal di wilayah tertentu.