Definisi Dekonsentrasi menurut UU NO. 25 TAHUN 1999

Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 10.

Sumber: UU NO. 25 TAHUN 1999

Status: Belum diverifikasi

Definisi Dekonsentrasi juga digunakan di dalam 8 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 5 TAHUN 1974
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atauKepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepadaPejabat-pejabatnya di daerah:g.
2
PP NO. 56 TAHUN 2005
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3
UU NO. 33 TAHUN 2004
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
4
UU NO. 22 TAHUN 1999
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
5
PP NO. 8 TAHUN 2003
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di Daerah.
6
PP NO. 7 TAHUN 2008
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
7
UU NO. 32 TAHUN 2004
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahdan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8
PP NO. 40 TAHUN 2006
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ataukepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 53 TAHUN 1999
81.44% Mirip81.44 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.
2
UU NO. 49 TAHUN 1999
81.42% Mirip81.42 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.
3
UU NO. 33 TAHUN 2003
81.25% Mirip81.25 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4
UU NO. 10 TAHUN 2003
81.01% Mirip81.01 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5
UU NO. 55 TAHUN 1999
80.93% Mirip80.93 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.
6
UU NO. 11 TAHUN 2001
80.89% Mirip80.89 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undangPRESIDENREPUBLIK INDONESIANomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7
UU NO. 34 TAHUN 2003
80.88% Mirip80.88 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8
UU NO. 52 TAHUN 1999
80.73% Mirip80.73 %
Daerah
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1 huruf Pemerintahan Daerah; b.
9
UU NO. 26 TAHUN 2004
80.59% Mirip80.59 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
10
UU NO. 31 TAHUN 2003
80.42% Mirip80.42 %
Daerah
Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.