Definisi Pemeriksa juga digunakan di dalam 10 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   UU NO. 15 TAHUN 2004
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

2. 2
   UU NO. 15 TAHUN 2006
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

3. 3
   PP NO. 46 TAHUN 1995
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepamyang diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untukmelakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

4. 4
   PP NO. 10 TAHUN 1999
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang diangkat oleh Kepala Bappebti sebagai Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. 5
   PP NO. 1 TAHUN 2021
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah pejabat atau pegawai pada Instansi Pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan PNBP.

6. 6
   PP NO. 22 TAHUN 2005
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mendapat tugas untuk memeriksa PNBP.

7. 7
   UU NO. 25 TAHUN 2014
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukanpemeriksaan terhadap Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

8. 8
   UU NO. 20 TAHUN 2016
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

9. 9
   UU NO. 15 TAHUN 2001
   Pemeriksa

   Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat denganKeputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonanpendaftaran Merek.

10. 10
    PP NO. 1 TAHUN 2005
    Pemeriksa

    Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan.