Definisi BPK menurut UU NO. 15 TAHUN 2006

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber: UU NO. 15 TAHUN 2006

Status: Belum diverifikasi

Definisi BPK juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 17 TAHUN 2014
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
UU NO. 27 TAHUN 2009
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
UU NO. 15 TAHUN 2004
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 26 TAHUN 2019
82.29% Mirip82.29 %
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
UU NO. 22 TAHUN 2004
82.19% Mirip82.19 %
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
UU NO. 50 TAHUN 2009
82.06% Mirip82.06 %
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4
UU NO. 28 TAHUN 1999
82.02% Mirip82.02 %
Komisi Pemeriksa
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5
UU NO. 49 TAHUN 2009
81.52% Mirip81.52 %
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6
UU NO. 48 TAHUN 2009
81.14% Mirip81.14 %
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7
UU NO. 51 TAHUN 2009
80.51% Mirip80.51 %
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.