Definisi BPK menurut UU NO. 15 TAHUN 2004

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber: UU NO. 15 TAHUN 2004

Status: Belum diverifikasi

Definisi BPK juga digunakan di dalam 3 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 17 TAHUN 2014
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
UU NO. 27 TAHUN 2009
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
UU NO. 15 TAHUN 2006
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 55 TAHUN 2008
83.90% Mirip83.90 %
Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2
UU NO. 15 TAHUN 2004
83.82% Mirip83.82 %
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3
UU NO. 11 TAHUN 1992
83.67% Mirip83.67 %
Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4
PP NO. 57 TAHUN 2008
83.64% Mirip83.64 %
Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5
UU NO. 10 TAHUN 1995
83.54% Mirip83.54 %
Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6
UU NO. 17 TAHUN 1997
83.50% Mirip83.50 %
Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7
UU NO. 19 TAHUN 2008
83.45% Mirip83.45 %
Menteri
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.