Definisi Menteri Keuangan juga digunakan di dalam 20 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   PP NO. 12 TAHUN 1998
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Perusahaan Perseroan.

2. 2
   PP NO. 21 TAHUN 2004
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidangkeuangan negara.

3. 3
   PP NO. 20 TAHUN 2004
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang keuangan negara.

4. 4
   PP NO. 56 TAHUN 2003
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.

5. 5
   PP NO. 61 TAHUN 1999
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untukmewakili Pemerintah dalam setiap pemisahan kekayaan negara untukditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi.

6. 6
   PP NO. 30 TAHUN 2006
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untukmewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyaikewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untukditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.

7. 7
   PP NO. 6 TAHUN 2004
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawabdalam mewakili Pemerintah di bidang keuangan yangmempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan hartakekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awalpada Universitas.

8. 8
   PERPRES NO. 48 TAHUN 2017
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

9. 9
   UU NO. 9 TAHUN 2016
   Menteri Keuangan

   Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

10. 10
    PERPRES NO. 80 TAHUN 2011
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

11. 11
    PP NO. 74 TAHUN 2020
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

12. 12
    PP NO. 98 TAHUN 2015
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

13. 13
    PP NO. 31 TAHUN 2002
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam dan pengendalian Perusahaan 2.

14. 14
    PP NO. 13 TAHUN 1998
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam PERUM.

15. 15
    PP NO. 7 TAHUN 2003
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan dan bertanggung jawab dalam pembinaan sehari-hari Perusahaan.

16. 16
    PP NO. 30 TAHUN 2003
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan; 9.

17. 17
    PP NO. 53 TAHUN 1999
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalamsetiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untukdimaksukkan kedalam Perusahaan.

18. 18
    PP NO. 93 TAHUN 1999
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalamsetiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untukdimasukkan ke dalam Perusahaan.

19. 19
    PP NO. 94 TAHUN 1999
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalamsetiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untukdimasukkan ke dalam Perusahaan.

20. 20
    PP NO. 15 TAHUN 2004
    Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintahdalam setiap penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan untukdimasukkan ke dalam perusahaan.