Daerah Hukum Kepolisian
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: PP NO. 60 TAHUN 2017
Status: Belum diverifikasi
Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.
- 1PP NO. 23 TAHUN 2007daerah hukum kepolisian94.62% Mirip94.62 %
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yangselanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayahyurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputiwilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan perankepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2PERPRES NO. 31 TAHUN 2015Sabuk pengamanan perbatasan83.14% Mirip83.14 %
Sabuk pengamanan perbatasan adalah konsepsi pengembanganwilayah di Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi untukmendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara di perbatasandarat Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3PP NO. 13 TAHUN 2022Badan81.20% Mirip81.20 %
Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- 4UU NO. 31 TAHUN 1997Badan atau Pejabat Tata UsahaAngkatan Bersenjata80.69% Mirip80.69 %
Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata UsahaAngkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat dilingkunganAngkatan Bersenjata Republikdan Departemenlain yangPertahanan Keamanan serta badan atau pejabatberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan denganpenyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan BersenjataRepublik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.