Definisi Tata Penghormatan menurut PP NO. 39 TAHUN 2018

Tata Penghormatan

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Sumber: PP NO. 39 TAHUN 2018

Status: Belum diverifikasi

Definisi Tata Penghormatan juga digunakan di dalam 2 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 62 TAHUN 1990
Tata Penghormatan
Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
2
UU NO. 9 TAHUN 2010
Tata Penghormatan
Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 9 TAHUN 2010
87.57% Mirip87.57 %
Tata Tempat
Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
2
PP NO. 39 TAHUN 2018
87.51% Mirip87.51 %
Tata Tempat
Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
3
PP NO. 62 TAHUN 1990
85.07% Mirip85.07 %
Tata tempat
Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
4
PERPRES NO. 75 TAHUN 2008
82.37% Mirip82.37 %
Pedoman delegasi Republik Indonesia
Pedoman delegasi Republik Indonesia adalah dokumen yang disahkan olehMenteri Luar Negeri yang memuat latar belakang permasalahan, analisispermasalahan ditinjau dari aspek politis, yuridis, keamanan, teknis, dan aspek lainyang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia, posisi Indonesia,saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.