Propinsi Jawa Timur

Propinsi Jawa Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi jawa Timur.

Sumber: UU NO. 11 TAHUN 2001

Status: Belum diverifikasi

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    UU NO. 14 TAHUN 2013
    91.02% Mirip91.02 %
    Kabupaten Manokwari

    Kabupaten Manokwari adalah kabupaten sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang NomortentangPembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di PropinsiIrian Barat yang cakupanwilayahnya telah dikurangi berdasarkan Undang-Undang.

  2. 2
    UU NO. 23 TAHUN 2012
    89.82% Mirip89.82 %
    Kabupaten Manokwari

    Kabupaten Manokwari adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Manokwari Selatan.

  3. 3
    PP NO. 79 TAHUN 2007
    89.73% Mirip89.73 %
    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

  4. 4
    UU NO. 14 TAHUN 2013
    88.97% Mirip88.97 %
    Kabupaten Sorong

    Kabupaten Sorong adalah kabupaten sebagaimana dimaksudtentangIrian Barat dan Kabupaten-Irian Barat, yang cakupandalam Undang-Undang NomorPembentukan Otonom PropinsiKabupaten Otonom di Propinsiwilayahnya telah dikurangi berdasarkan Undang-Undang.

  5. 5
    UU NO. 24 TAHUN 2012
    88.79% Mirip88.79 %
    Kabupaten Manokwari

    Kabupaten Manokwari adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pegunungan Arfak.

  6. 6
    UU NO. 33 TAHUN 2003
    87.63% Mirip87.63 %
    Kabupaten Minahasa

    Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II diSulawesi, yang wilayahnyatelah dikurangi dengan Kota Bitungberdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang PembentukanKota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkanUndang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan KabupatenMinahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.

  7. 7
    UU NO. 21 TAHUN 2012
    87.12% Mirip87.12 %
    Provinsi Jawa Barat

    Provinsi Jawa Barat adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang PembentukanPropinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan ProvinsiBanten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Propinsi Banten.

  8. 8
    PP NO. 54 TAHUN 1996
    85.23% Mirip85.23 %
    Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

    Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya.

  9. 9
    PP NO. 54 TAHUN 1996
    85.12% Mirip85.12 %
    Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak

    Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak adalah sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat; 3.

  10. 10
    UU NO. 18 TAHUN 2001
    84.74% Mirip84.74 %
    Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

    Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh.