Definisi Permohonan menurut UU NO. 20 TAHUN 2016

Permohonan

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.

Status: Belum diverifikasi

Definisi Permohonan juga digunakan di dalam 10 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 36 TAHUN 2005
Permohonan
Permohonan adalah pemilik yang bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
2
PERPRES NO. 68 TAHUN 2021
Permohonan
Permohonan adalah penyampaian Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan Persetujuan Presiden.
3
PP NO. 9 TAHUN 2006
Permohonan
Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desa Tata LetakSirkuit Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
4
PP NO. 1 TAHUN 2005
Permohonan
Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
5
UU NO. 31 TAHUN 2000
Permohonan
Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yangdiajukan kepada Direktorat Jenderal.
6
UU NO. 15 TAHUN 2001
Permohonan
Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepadaDirektorat Jenderal.
7
UU NO. 24 TAHUN 2003
Permohonan
Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepadaMahkamah Konstitusi mengenai:a.
8
UU NO. 8 TAHUN 2011
Permohonan
Permohonan adalah permintaan yang diajukan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi secara mengenai: a.
9
UU NO. 14 TAHUN 2001
Permohonan
Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
10
UU NO. 19 TAHUN 2002
Permohonan
Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukanoleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PERPRES NO. 100 TAHUN 2016
82.13% Mirip82.13 %
Jawaban Termohon
Jawaban Termohon adalah keterangan resmi Pemerintah terhadap permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
2
UU NO. 20 TAHUN 2016
82.12% Mirip82.12 %
Pemohon
Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
3
PP NO. 58 TAHUN 2016
81.41% Mirip81.41 %
SKT
Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkatSKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yangmenyatakan Ormastidak berbadan hukum telahterdaftar pada administrasi pemerintahan.