Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 60 TAHUN 1999

   92.31% Mirip92.31 %
   Penyelenggara perguruan tinggi

   Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, departemenlain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggiyang di selenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggaraperguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakanoleh masyarakat.

2. 2
   UU NO. 25 TAHUN 2009

   80.99% Mirip80.99 %
   Ombudsman

   Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, diberi maupun tugas perseorangan tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. 3
   PP NO. 45 TAHUN 2010

   80.68% Mirip80.68 %
   Ombudsman

   Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. 4
   PP NO. 21 TAHUN 2011

   80.31% Mirip80.31 %
   Ombudsman

   Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.