Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; 3.

Sumber: PP NO. 7 TAHUN 1987

Status: Belum diverifikasi

Definisi Pemerintah Daerah juga digunakan di dalam 327 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  1. 1
    PP NO. 1 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  2. 2
    UU NO. 22 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

  3. 3
    PERPRES NO. 53 TAHUN 2022
    Terverifikasi
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  4. 4
    PERPRES NO. 62 TAHUN 2022
    Terverifikasi
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. 5
    PP NO. 78 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  6. 6
    PERPRES NO. 119 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupatisebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

  7. 7
    PERPRES NO. 48 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di daerah.

  8. 8
    UU NO. 7 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  9. 9
    PERPRES NO. 125 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  10. 10
    PERPRES NO. 93 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  11. 11
    PP NO. 25 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  12. 12
    PP NO. 45 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

  13. 13
    PP NO. 87 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

  14. 14
    PERPRES NO. 60 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  15. 15
    UU NO. 18 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  16. 16
    PERPRES NO. 27 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  17. 17
    PERPRES NO. 44 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  18. 18
    PP NO. 50 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  19. 19
    PP NO. 68 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  20. 20
    PP NO. 73 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  21. 21
    UU NO. 1 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  22. 22
    UU NO. 10 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  23. 23
    UU NO. 12 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  24. 24
    UU NO. 18 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  25. 25
    PERPRES NO. 77 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Maluku.

  26. 26
    PERPRES NO. 56 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Nusa Tenggara.

  27. 27
    PERPRES NO. 57 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Papua.

  28. 28
    PP NO. 57 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  29. 29
    PERPRES NO. 31 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  30. 30
    PP NO. 9 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  31. 31
    UU NO. 20 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  32. 32
    UU NO. 23 TAHUN 2007
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atausebagai unsurWalikota, dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

  33. 33
    UU NO. 31 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

  34. 34
    PP NO. 54 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau sebagai unsur perangkat Daerah walikota, penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan 3.

  35. 35
    PERPRES NO. 71 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  36. 36
    UU NO. 11 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  37. 37
    UU NO. 21 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  38. 38
    PP NO. 50 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  39. 39
    UU NO. 37 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

  40. 40
    UU NO. 7 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  41. 41
    PERPRES NO. 153 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  42. 42
    PERPRES NO. 63 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  43. 43
    PP NO. 109 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  44. 44
    PP NO. 61 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  45. 45
    UU NO. 17 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  46. 46
    UU NO. 6 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  47. 47
    PERPRES NO. 27 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  48. 48
    PP NO. 103 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  49. 49
    PP NO. 49 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  50. 50
    PP NO. 79 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  51. 51
    UU NO. 18 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  52. 52
    PERPRES NO. 12 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  53. 53
    PERPRES NO. 19 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  54. 54
    PERPRES NO. 34 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  55. 55
    PERPRES NO. 58 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  56. 56
    PERPRES NO. 79 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  57. 57
    PP NO. 10 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  58. 58
    PP NO. 14 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  59. 59
    PP NO. 14 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

  60. 60
    PP NO. 19 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  61. 61
    PP NO. 24 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  62. 62
    PP NO. 30 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  63. 63
    PP NO. 33 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  64. 64
    PP NO. 35 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  65. 65
    PP NO. 46 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  66. 66
    PP NO. 5 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  67. 67
    PP NO. 55 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  68. 68
    PP NO. 56 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  69. 69
    PP NO. 57 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  70. 70
    PP NO. 62 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  71. 71
    PP NO. 63 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  72. 72
    PP NO. 64 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  73. 73
    PP NO. 69 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  74. 74
    PP NO. 7 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  75. 75
    UU NO. 1 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  76. 76
    UU NO. 12 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  77. 77
    UU NO. 17 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  78. 78
    UU NO. 20 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  79. 79
    UU NO. 3 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  80. 80
    UU NO. 33 TAHUN 2004
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  81. 81
    UU NO. 40 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  82. 82
    UU NO. 41 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  83. 83
    PP NO. 6 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

  84. 84
    UU NO. 44 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

  85. 85
    PERPRES NO. 151 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  86. 86
    PERPRES NO. 179 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  87. 87
    PERPRES NO. 32 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  88. 88
    PERPRES NO. 42 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  89. 89
    PERPRES NO. 59 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  90. 90
    PP NO. 2 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  91. 91
    PP NO. 33 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  92. 92
    PP NO. 40 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  93. 93
    PP NO. 44 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  94. 94
    PP NO. 60 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  95. 95
    PP NO. 66 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  96. 96
    UU NO. 21 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  97. 97
    PP NO. 34 TAHUN 2006
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

  98. 98
    PERPRES NO. 30 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahdaerah.

  99. 99
    UU NO. 43 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,penyelenggarasebagaidaerahunsurdanperangkatpemerintahan daerah.

  100. 100
    UU NO. 44 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikotadan perangkatdaerah sebagai unsurpenyelenggarapemerintahan daerah.

  101. 101
    PP NO. 2 TAHUN 2006
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauWalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

  102. 102
    PERPRES NO. 70 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  103. 103
    PERPRES NO. 81 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan perangkat daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  104. 104
    UU NO. 38 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

  105. 105
    UU NO. 35 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

  106. 106
    UU NO. 20 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

  107. 107
    PP NO. 58 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau sebagai unsur daerah walikota, penyelenggara pemerintahan daerah.

  108. 108
    PP NO. 65 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan penyelenggara sebagai unsur perangkat pemerintahan daerah.

  109. 109
    UU NO. 20 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati,perangkatwalikota,penyelenggara pemerintahan daerah.

  110. 110
    PP NO. 81 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  111. 111
    UU NO. 38 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  112. 112
    PP NO. 101 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  113. 113
    PP NO. 25 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  114. 114
    UU NO. 15 TAHUN 2006
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  115. 115
    PP NO. 60 TAHUN 2007
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan penyelenggara sebagai daerah unsur perangkat pemerintahan daerah.

  116. 116
    PP NO. 95 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

  117. 117
    PERPRES NO. 148 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  118. 118
    PERPRES NO. 72 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  119. 119
    PP NO. 47 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  120. 120
    PP NO. 5 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  121. 121
    PP NO. 56 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  122. 122
    PP NO. 62 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  123. 123
    PP NO. 85 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  124. 124
    PERPRES NO. 122 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.

  125. 125
    PP NO. 88 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

  126. 126
    PP NO. 74 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  127. 127
    PP NO. 79 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  128. 128
    UU NO. 19 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  129. 129
    PERPRES NO. 121 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah-an daerah.

  130. 130
    PP NO. 83 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

  131. 131
    PP NO. 22 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjaclikewenangan daerah otonom.

  132. 132
    PP NO. 20 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

  133. 133
    PP NO. 63 TAHUN 2002
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  134. 134
    PP NO. 68 TAHUN 2002
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  135. 135
    PP NO. 8 TAHUN 2003
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  136. 136
    UU NO. 22 TAHUN 1999
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  137. 137
    UU NO. 44 TAHUN 1999
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

  138. 138
    PP NO. 23 TAHUN 2003
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

  139. 139
    UU NO. 22 TAHUN 2001
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagaiBadan Eksekutif Daerah;23.

  140. 140
    UU NO. 27 TAHUN 2003
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomyang lain sebagai badan eksekutif daerah.

  141. 141
    PP NO. 16 TAHUN 2004
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  142. 142
    PP NO. 32 TAHUN 2004
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  143. 143
    UU NO. 20 TAHUN 2002
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

  144. 144
    UU NO. 18 TAHUN 1997
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah;3.

  145. 145
    UU NO. 28 TAHUN 2002
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kotabeserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutifdaerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartaadalah gubernur.

  146. 146
    PP NO. 88 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  147. 147
    PP NO. 96 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai lrnsurpenyclenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

  148. 148
    UU NO. 3 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  149. 149
    PERPRES NO. 45 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  150. 150
    PERPRES NO. 44 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  151. 151
    PERPRES NO. 86 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  152. 152
    PP NO. 12 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  153. 153
    PP NO. 24 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  154. 154
    PERPRES NO. 31 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  155. 155
    PERPRES NO. 2 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  156. 156
    PP NO. 9 TAHUN 1987
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

  157. 157
    PERPRES NO. 82 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  158. 158
    PP NO. 18 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

  159. 159
    PP NO. 12 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

  160. 160
    PP NO. 2 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

  161. 161
    PP NO. 54 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

  162. 162
    PERPRES NO. 1 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  163. 163
    PERPRES NO. 10 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  164. 164
    PERPRES NO. 103 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  165. 165
    PERPRES NO. 11 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  166. 166
    PERPRES NO. 114 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  167. 167
    PERPRES NO. 14 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  168. 168
    PERPRES NO. 146 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  169. 169
    PERPRES NO. 21 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  170. 170
    PERPRES NO. 22 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  171. 171
    PERPRES NO. 27 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  172. 172
    PERPRES NO. 3 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  173. 173
    PERPRES NO. 3 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  174. 174
    PERPRES NO. 32 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  175. 175
    PERPRES NO. 36 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  176. 176
    PERPRES NO. 39 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  177. 177
    PERPRES NO. 4 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  178. 178
    PERPRES NO. 4 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  179. 179
    PERPRES NO. 4 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  180. 180
    PERPRES NO. 40 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  181. 181
    PERPRES NO. 41 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  182. 182
    PERPRES NO. 42 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  183. 183
    PERPRES NO. 43 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  184. 184
    PERPRES NO. 43 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  185. 185
    PERPRES NO. 46 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  186. 186
    PERPRES NO. 47 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  187. 187
    PERPRES NO. 49 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  188. 188
    PERPRES NO. 5 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  189. 189
    PERPRES NO. 55 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  190. 190
    PERPRES NO. 59 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  191. 191
    PERPRES NO. 59 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  192. 192
    PERPRES NO. 6 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  193. 193
    PERPRES NO. 6 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  194. 194
    PERPRES NO. 60 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  195. 195
    PERPRES NO. 60 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  196. 196
    PERPRES NO. 63 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  197. 197
    PERPRES NO. 63 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  198. 198
    PERPRES NO. 66 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  199. 199
    PERPRES NO. 67 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  200. 200
    PERPRES NO. 68 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  201. 201
    PERPRES NO. 72 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  202. 202
    PERPRES NO. 74 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  203. 203
    PERPRES NO. 75 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  204. 204
    PERPRES NO. 78 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  205. 205
    PERPRES NO. 8 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  206. 206
    PERPRES NO. 82 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  207. 207
    PERPRES NO. 86 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  208. 208
    PERPRES NO. 87 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  209. 209
    PERPRES NO. 9 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  210. 210
    PERPRES NO. 9 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  211. 211
    PERPRES NO. 90 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  212. 212
    PERPRES NO. 95 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  213. 213
    PERPRES NO. 97 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  214. 214
    PP NO. 1 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  215. 215
    PP NO. 1 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  216. 216
    PP NO. 10 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  217. 217
    PP NO. 109 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  218. 218
    PP NO. 11 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  219. 219
    PP NO. 11 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  220. 220
    PP NO. 110 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  221. 221
    PP NO. 12 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  222. 222
    PP NO. 121 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  223. 223
    PP NO. 122 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  224. 224
    PP NO. 13 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  225. 225
    PP NO. 13 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  226. 226
    PP NO. 13 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  227. 227
    PP NO. 14 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  228. 228
    PP NO. 15 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  229. 229
    PP NO. 18 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  230. 230
    PP NO. 19 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  231. 231
    PP NO. 19 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  232. 232
    PP NO. 2 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  233. 233
    PP NO. 21 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  234. 234
    PP NO. 22 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  235. 235
    PP NO. 23 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  236. 236
    PP NO. 24 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  237. 237
    PP NO. 25 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  238. 238
    PP NO. 26 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  239. 239
    PP NO. 27 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  240. 240
    PP NO. 27 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  241. 241
    PP NO. 28 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  242. 242
    PP NO. 29 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  243. 243
    PP NO. 29 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  244. 244
    PP NO. 30 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  245. 245
    PP NO. 31 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  246. 246
    PP NO. 32 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  247. 247
    PP NO. 32 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  248. 248
    PP NO. 33 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  249. 249
    PP NO. 34 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  250. 250
    PP NO. 35 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  251. 251
    PP NO. 37 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  252. 252
    PP NO. 38 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

  253. 253
    PP NO. 39 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  254. 254
    PP NO. 40 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  255. 255
    PP NO. 41 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  256. 256
    PP NO. 42 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  257. 257
    PP NO. 42 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  258. 258
    PP NO. 46 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  259. 259
    PP NO. 46 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  260. 260
    PP NO. 47 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  261. 261
    PP NO. 47 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  262. 262
    PP NO. 47 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  263. 263
    PP NO. 5 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  264. 264
    PP NO. 5 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  265. 265
    PP NO. 53 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  266. 266
    PP NO. 57 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  267. 267
    PP NO. 59 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  268. 268
    PP NO. 6 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  269. 269
    PP NO. 64 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  270. 270
    PP NO. 65 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  271. 271
    PP NO. 7 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  272. 272
    PP NO. 7 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  273. 273
    PP NO. 75 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  274. 274
    PP NO. 75 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  275. 275
    PP NO. 78 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  276. 276
    PP NO. 87 TAHUN 2021
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  277. 277
    PP NO. 93 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  278. 278
    UU NO. 1 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  279. 279
    UU NO. 1 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  280. 280
    UU NO. 11 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  281. 281
    UU NO. 11 TAHUN 2020
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  282. 282
    UU NO. 11 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  283. 283
    UU NO. 12 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  284. 284
    UU NO. 13 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  285. 285
    UU NO. 14 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  286. 286
    UU NO. 17 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  287. 287
    UU NO. 18 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  288. 288
    UU NO. 2 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  289. 289
    UU NO. 22 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  290. 290
    UU NO. 22 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  291. 291
    UU NO. 24 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  292. 292
    UU NO. 3 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  293. 293
    UU NO. 4 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  294. 294
    UU NO. 5 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  295. 295
    UU NO. 6 TAHUN 2017
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  296. 296
    UU NO. 8 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  297. 297
    UU NO. 8 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  298. 298
    UU NO. 18 TAHUN 2019
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

  299. 299
    PP NO. 56 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusa.

  300. 300
    PERPRES NO. 125 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

  301. 301
    PERPRES NO. 126 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

  302. 302
    PP NO. 52 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

  303. 303
    PP NO. 59 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

  304. 304
    PP NO. 58 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangan daerah otonom.

  305. 305
    UU NO. 7 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangan daerah otonom.

  306. 306
    UU NO. 8 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggaramemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

  307. 307
    PERPRES NO. 132 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksana.

  308. 308
    PERPRES NO. 95 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan unlsan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

  309. 309
    PERPRES NO. 114 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusa.

  310. 310
    UU NO. 23 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

  311. 311
    UU NO. 6 TAHUN 2018
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

  312. 312
    PP NO. 24 TAHUN 2022
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksantaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

  313. 313
    UU NO. 13 TAHUN 1980
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e.

  314. 314
    UU NO. 25 TAHUN 1999
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 4.

  315. 315
    PP NO. 22 TAHUN 1982
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Dae'rah Istimewa; e.

  316. 316
    PP NO. 4 TAHUN 1988
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Khusus lbukota Jakarta.

  317. 317
    UU NO. 19 TAHUN 1997
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayahhukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;25.

  318. 318
    PP NO. 80 TAHUN 1999
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota besertaperangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah,sedangkan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah PemerintahDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

  319. 319
    UU NO. 20 TAHUN 2003
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

  320. 320
    UU NO. 31 TAHUN 2004
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

  321. 321
    PERPRES NO. 12 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintahkabupaten/kota.

  322. 322
    PP NO. 16 TAHUN 2007
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten/kota.

  323. 323
    PP NO. 37 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  324. 324
    PP NO. 74 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

  325. 325
    UU NO. 45 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsidan/atau pemerintah kabupaten/kota.

  326. 326
    PP NO. 8 TAHUN 2002
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah Kutai selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah.

  327. 327
    PP NO. 54 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau sebagai unsur perangkat Walikota, penyelenggara pemerintahan daerah.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

  1. 1
    PP NO. 31 TAHUN 1998
    91.05% Mirip91.05 %
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

  2. 2
    UU NO. 7 TAHUN 1990
    87.96% Mirip87.96 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  3. 3
    UU NO. 1 TAHUN 1992
    87.78% Mirip87.78 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  4. 4
    PP NO. 31 TAHUN 1996
    86.87% Mirip86.87 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; b.

  5. 5
    PP NO. 77 TAHUN 1998
    86.86% Mirip86.86 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; b.

  6. 6
    PP NO. 42 TAHUN 1986
    85.85% Mirip85.85 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2.

  7. 7
    PP NO. 7 TAHUN 1987
    85.66% Mirip85.66 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; 2.

  8. 8
    PP NO. 20 TAHUN 1989
    84.99% Mirip84.99 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

  9. 9
    UU NO. 6 TAHUN 1991
    84.91% Mirip84.91 %
    Daerah

    Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

  10. 10
    UU NO. 26 TAHUN 2002
    84.88% Mirip84.88 %
    Daerah

    Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufi2.

Tentang|Disclaimer