Definisi Pemerintah Daerah juga digunakan di dalam 327 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   PP NO. 1 TAHUN 2010
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. 2
   UU NO. 22 TAHUN 2009
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

3. 3
   PERPRES NO. 53 TAHUN 2022

   Terverifikasi
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. 4
   PERPRES NO. 62 TAHUN 2022

   Terverifikasi
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. 5
   PP NO. 78 TAHUN 2014
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. 6
   PERPRES NO. 119 TAHUN 2022
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupatisebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. 7
   PERPRES NO. 48 TAHUN 2017
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 di daerah.

8. 8
   UU NO. 7 TAHUN 2014
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. 9
   PERPRES NO. 125 TAHUN 2012
   Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. 10
    PERPRES NO. 93 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

11. 11
    PP NO. 25 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. 12
    PP NO. 45 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

13. 13
    PP NO. 87 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

14. 14
    PERPRES NO. 60 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. 15
    UU NO. 18 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

16. 16
    PERPRES NO. 27 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

17. 17
    PERPRES NO. 44 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18. 18
    PP NO. 50 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

19. 19
    PP NO. 68 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

20. 20
    PP NO. 73 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

21. 21
    UU NO. 1 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

22. 22
    UU NO. 10 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

23. 23
    UU NO. 12 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

24. 24
    UU NO. 18 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

25. 25
    PERPRES NO. 77 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Maluku.

26. 26
    PERPRES NO. 56 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Nusa Tenggara.

27. 27
    PERPRES NO. 57 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Papua.

28. 28
    PP NO. 57 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

29. 29
    PERPRES NO. 31 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

30. 30
    PP NO. 9 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

31. 31
    UU NO. 20 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

32. 32
    UU NO. 23 TAHUN 2007
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atausebagai unsurWalikota, dan perangkat daerah penyelenggara pemerintahan daerah.

33. 33
    UU NO. 31 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

34. 34
    PP NO. 54 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau sebagai unsur perangkat Daerah walikota, penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan 3.

35. 35
    PERPRES NO. 71 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

36. 36
    UU NO. 11 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

37. 37
    UU NO. 21 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

38. 38
    PP NO. 50 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

39. 39
    UU NO. 37 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

40. 40
    UU NO. 7 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

41. 41
    PERPRES NO. 153 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

42. 42
    PERPRES NO. 63 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

43. 43
    PP NO. 109 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

44. 44
    PP NO. 61 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

45. 45
    UU NO. 17 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

46. 46
    UU NO. 6 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

47. 47
    PERPRES NO. 27 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

48. 48
    PP NO. 103 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

49. 49
    PP NO. 49 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

50. 50
    PP NO. 79 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

51. 51
    UU NO. 18 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

52. 52
    PERPRES NO. 12 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

53. 53
    PERPRES NO. 19 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

54. 54
    PERPRES NO. 34 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

55. 55
    PERPRES NO. 58 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

56. 56
    PERPRES NO. 79 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

57. 57
    PP NO. 10 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

58. 58
    PP NO. 14 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

59. 59
    PP NO. 14 TAHUN 2016
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

60. 60
    PP NO. 19 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

61. 61
    PP NO. 24 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

62. 62
    PP NO. 30 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

63. 63
    PP NO. 33 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

64. 64
    PP NO. 35 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

65. 65
    PP NO. 46 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

66. 66
    PP NO. 5 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

67. 67
    PP NO. 55 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

68. 68
    PP NO. 56 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

69. 69
    PP NO. 57 TAHUN 2005
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

70. 70
    PP NO. 62 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

71. 71
    PP NO. 63 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

72. 72
    PP NO. 64 TAHUN 2010
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

73. 73
    PP NO. 69 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

74. 74
    PP NO. 7 TAHUN 2011
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

75. 75
    UU NO. 1 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

76. 76
    UU NO. 12 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

77. 77
    UU NO. 17 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

78. 78
    UU NO. 20 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

79. 79
    UU NO. 3 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

80. 80
    UU NO. 33 TAHUN 2004
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

81. 81
    UU NO. 40 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

82. 82
    UU NO. 41 TAHUN 2009
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

83. 83
    PP NO. 6 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

84. 84
    UU NO. 44 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

85. 85
    PERPRES NO. 151 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

86. 86
    PERPRES NO. 179 TAHUN 2014
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

87. 87
    PERPRES NO. 32 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

88. 88
    PERPRES NO. 42 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

89. 89
    PERPRES NO. 59 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

90. 90
    PP NO. 2 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

91. 91
    PP NO. 33 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

92. 92
    PP NO. 40 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

93. 93
    PP NO. 44 TAHUN 2012
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

94. 94
    PP NO. 60 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

95. 95
    PP NO. 66 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

96. 96
    UU NO. 21 TAHUN 2013
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

97. 97
    PP NO. 34 TAHUN 2006
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

98. 98
    PERPRES NO. 30 TAHUN 2015
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahdaerah.

99. 99
    UU NO. 43 TAHUN 2008
    Pemerintah Daerah

    Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,penyelenggarasebagaidaerahunsurdanperangkatpemerintahan daerah.

100. 100
     UU NO. 44 TAHUN 2009
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikotadan perangkatdaerah sebagai unsurpenyelenggarapemerintahan daerah.

101. 101
     PP NO. 2 TAHUN 2006
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauWalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

102. 102
     PERPRES NO. 70 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

103. 103
     PERPRES NO. 81 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan perangkat daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

104. 104
     UU NO. 38 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

105. 105
     UU NO. 35 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

106. 106
     UU NO. 20 TAHUN 2013
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, sertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

107. 107
     PP NO. 58 TAHUN 2005
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau sebagai unsur daerah walikota, penyelenggara pemerintahan daerah.

108. 108
     PP NO. 65 TAHUN 2005
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan penyelenggara sebagai unsur perangkat pemerintahan daerah.

109. 109
     PP NO. 81 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

110. 110
     UU NO. 38 TAHUN 2009
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

111. 111
     PP NO. 101 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

112. 112
     PP NO. 25 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

113. 113
     UU NO. 15 TAHUN 2006
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

114. 114
     PP NO. 60 TAHUN 2007
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan penyelenggara sebagai daerah unsur perangkat pemerintahan daerah.

115. 115
     PP NO. 95 TAHUN 2012
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

116. 116
     PERPRES NO. 148 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

117. 117
     PERPRES NO. 72 TAHUN 2012
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

118. 118
     PP NO. 47 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

119. 119
     PP NO. 5 TAHUN 2010
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

120. 120
     PP NO. 56 TAHUN 2009
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

121. 121
     PP NO. 62 TAHUN 2010
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

122. 122
     PP NO. 85 TAHUN 2013
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

123. 123
     PERPRES NO. 122 TAHUN 2012
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.

124. 124
     PP NO. 88 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

125. 125
     PP NO. 74 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

126. 126
     PP NO. 79 TAHUN 2013
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

127. 127
     UU NO. 19 TAHUN 2013
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

128. 128
     PERPRES NO. 121 TAHUN 2012
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah-an daerah.

129. 129
     PP NO. 83 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

130. 130
     PP NO. 22 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjaclikewenangan daerah otonom.

131. 131
     PP NO. 20 TAHUN 2005
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

132. 132
     PP NO. 63 TAHUN 2002
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

133. 133
     PP NO. 68 TAHUN 2002
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

134. 134
     PP NO. 8 TAHUN 2003
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

135. 135
     UU NO. 22 TAHUN 1999
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

136. 136
     UU NO. 44 TAHUN 1999
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

137. 137
     PP NO. 23 TAHUN 2003
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

138. 138
     UU NO. 22 TAHUN 2001
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagaiBadan Eksekutif Daerah;23.

139. 139
     UU NO. 27 TAHUN 2003
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomyang lain sebagai badan eksekutif daerah.

140. 140
     PP NO. 16 TAHUN 2004
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

141. 141
     PP NO. 32 TAHUN 2004
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

142. 142
     UU NO. 20 TAHUN 2002
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

143. 143
     UU NO. 18 TAHUN 1997
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah;3.

144. 144
     UU NO. 28 TAHUN 2002
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kotabeserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutifdaerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartaadalah gubernur.

145. 145
     PP NO. 88 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

146. 146
     PP NO. 96 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai lrnsurpenyclenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

147. 147
     UU NO. 3 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

148. 148
     PERPRES NO. 45 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

149. 149
     PERPRES NO. 44 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

150. 150
     PERPRES NO. 86 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

151. 151
     PP NO. 12 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

152. 152
     PP NO. 24 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

153. 153
     PERPRES NO. 31 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

154. 154
     PERPRES NO. 2 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

155. 155
     PP NO. 9 TAHUN 1987
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

156. 156
     PERPRES NO. 82 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

157. 157
     PP NO. 18 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

158. 158
     PP NO. 12 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

159. 159
     PP NO. 2 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

160. 160
     PP NO. 54 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

161. 161
     PERPRES NO. 1 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

162. 162
     PERPRES NO. 10 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

163. 163
     PERPRES NO. 103 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

164. 164
     PERPRES NO. 11 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

165. 165
     PERPRES NO. 114 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

166. 166
     PERPRES NO. 14 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

167. 167
     PERPRES NO. 146 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

168. 168
     PERPRES NO. 21 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

169. 169
     PERPRES NO. 22 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

170. 170
     PERPRES NO. 27 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

171. 171
     PERPRES NO. 3 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

172. 172
     PERPRES NO. 3 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

173. 173
     PERPRES NO. 32 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

174. 174
     PERPRES NO. 36 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

175. 175
     PERPRES NO. 39 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

176. 176
     PERPRES NO. 4 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

177. 177
     PERPRES NO. 4 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

178. 178
     PERPRES NO. 4 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

179. 179
     PERPRES NO. 40 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

180. 180
     PERPRES NO. 41 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

181. 181
     PERPRES NO. 42 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

182. 182
     PERPRES NO. 43 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

183. 183
     PERPRES NO. 43 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

184. 184
     PERPRES NO. 46 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

185. 185
     PERPRES NO. 47 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

186. 186
     PERPRES NO. 49 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

187. 187
     PERPRES NO. 5 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

188. 188
     PERPRES NO. 55 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

189. 189
     PERPRES NO. 59 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

190. 190
     PERPRES NO. 59 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

191. 191
     PERPRES NO. 6 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

192. 192
     PERPRES NO. 6 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

193. 193
     PERPRES NO. 60 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

194. 194
     PERPRES NO. 60 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

195. 195
     PERPRES NO. 63 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

196. 196
     PERPRES NO. 63 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

197. 197
     PERPRES NO. 66 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

198. 198
     PERPRES NO. 67 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

199. 199
     PERPRES NO. 68 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

200. 200
     PERPRES NO. 72 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

201. 201
     PERPRES NO. 74 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

202. 202
     PERPRES NO. 75 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

203. 203
     PERPRES NO. 78 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

204. 204
     PERPRES NO. 8 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

205. 205
     PERPRES NO. 82 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

206. 206
     PERPRES NO. 86 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

207. 207
     PERPRES NO. 87 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

208. 208
     PERPRES NO. 9 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

209. 209
     PERPRES NO. 9 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

210. 210
     PERPRES NO. 90 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

211. 211
     PERPRES NO. 95 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

212. 212
     PERPRES NO. 97 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

213. 213
     PP NO. 1 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

214. 214
     PP NO. 1 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

215. 215
     PP NO. 10 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

216. 216
     PP NO. 109 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

217. 217
     PP NO. 11 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

218. 218
     PP NO. 11 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

219. 219
     PP NO. 110 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

220. 220
     PP NO. 12 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

221. 221
     PP NO. 121 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

222. 222
     PP NO. 122 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

223. 223
     PP NO. 13 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

224. 224
     PP NO. 13 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

225. 225
     PP NO. 13 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

226. 226
     PP NO. 14 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

227. 227
     PP NO. 15 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

228. 228
     PP NO. 18 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

229. 229
     PP NO. 19 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

230. 230
     PP NO. 19 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

231. 231
     PP NO. 2 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

232. 232
     PP NO. 21 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

233. 233
     PP NO. 22 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

234. 234
     PP NO. 23 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

235. 235
     PP NO. 24 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

236. 236
     PP NO. 25 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

237. 237
     PP NO. 26 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

238. 238
     PP NO. 27 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

239. 239
     PP NO. 27 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

240. 240
     PP NO. 28 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

241. 241
     PP NO. 29 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

242. 242
     PP NO. 29 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

243. 243
     PP NO. 30 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

244. 244
     PP NO. 31 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

245. 245
     PP NO. 32 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

246. 246
     PP NO. 32 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

247. 247
     PP NO. 33 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

248. 248
     PP NO. 34 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

249. 249
     PP NO. 35 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

250. 250
     PP NO. 37 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

251. 251
     PP NO. 38 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

252. 252
     PP NO. 39 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

253. 253
     PP NO. 40 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

254. 254
     PP NO. 41 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

255. 255
     PP NO. 42 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

256. 256
     PP NO. 42 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

257. 257
     PP NO. 46 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

258. 258
     PP NO. 46 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

259. 259
     PP NO. 47 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

260. 260
     PP NO. 47 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

261. 261
     PP NO. 47 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

262. 262
     PP NO. 5 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

263. 263
     PP NO. 5 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

264. 264
     PP NO. 53 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

265. 265
     PP NO. 57 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

266. 266
     PP NO. 59 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

267. 267
     PP NO. 6 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

268. 268
     PP NO. 64 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

269. 269
     PP NO. 65 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

270. 270
     PP NO. 7 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

271. 271
     PP NO. 7 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

272. 272
     PP NO. 75 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

273. 273
     PP NO. 75 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

274. 274
     PP NO. 78 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

275. 275
     PP NO. 87 TAHUN 2021
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

276. 276
     PP NO. 93 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

277. 277
     UU NO. 1 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

278. 278
     UU NO. 1 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

279. 279
     UU NO. 11 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

280. 280
     UU NO. 11 TAHUN 2020
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

281. 281
     UU NO. 11 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

282. 282
     UU NO. 12 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

283. 283
     UU NO. 13 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

284. 284
     UU NO. 14 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

285. 285
     UU NO. 17 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

286. 286
     UU NO. 18 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

287. 287
     UU NO. 2 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

288. 288
     UU NO. 22 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

289. 289
     UU NO. 22 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

290. 290
     UU NO. 24 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

291. 291
     UU NO. 3 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

292. 292
     UU NO. 4 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

293. 293
     UU NO. 5 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

294. 294
     UU NO. 6 TAHUN 2017
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

295. 295
     UU NO. 8 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

296. 296
     UU NO. 8 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

297. 297
     UU NO. 18 TAHUN 2019
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

298. 298
     PP NO. 56 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusa.

299. 299
     PERPRES NO. 125 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

300. 300
     PERPRES NO. 126 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

301. 301
     PP NO. 52 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

302. 302
     PP NO. 59 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

303. 303
     PP NO. 58 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangan daerah otonom.

304. 304
     UU NO. 7 TAHUN 2016
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadikewenangan daerah otonom.

305. 305
     UU NO. 8 TAHUN 2015
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggaramemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

306. 306
     PERPRES NO. 132 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksana.

307. 307
     PERPRES NO. 95 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan unlsan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

308. 308
     PERPRES NO. 114 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusa.

309. 309
     UU NO. 23 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

310. 310
     UU NO. 6 TAHUN 2018
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

311. 311
     PP NO. 24 TAHUN 2022
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksantaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

312. 312
     UU NO. 13 TAHUN 1980
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e.

313. 313
     UU NO. 25 TAHUN 1999
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 4.

314. 314
     PP NO. 7 TAHUN 1987
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; 3.

315. 315
     PP NO. 22 TAHUN 1982
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Dae'rah Istimewa; e.

316. 316
     PP NO. 4 TAHUN 1988
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Khusus lbukota Jakarta.

317. 317
     UU NO. 19 TAHUN 1997
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayahhukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;25.

318. 318
     PP NO. 80 TAHUN 1999
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota besertaperangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah,sedangkan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah PemerintahDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

319. 319
     UU NO. 20 TAHUN 2003
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

320. 320
     UU NO. 31 TAHUN 2004
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

321. 321
     PERPRES NO. 12 TAHUN 2014
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintahkabupaten/kota.

322. 322
     PP NO. 16 TAHUN 2007
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten/kota.

323. 323
     PP NO. 37 TAHUN 2009
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

324. 324
     PP NO. 74 TAHUN 2008
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

325. 325
     UU NO. 45 TAHUN 2009
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsidan/atau pemerintah kabupaten/kota.

326. 326
     PP NO. 8 TAHUN 2002
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah Kutai selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah.

327. 327
     PP NO. 54 TAHUN 2008
     Pemerintah Daerah

     Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau sebagai unsur perangkat Walikota, penyelenggara pemerintahan daerah.