Definisi Lambang Negara menurut UU NO. 24 TAHUN 2009

Lambang Negara

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Lambang Negara adalah GarudaPancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sumber: UU NO. 24 TAHUN 2009

Status: Belum diverifikasi

Definisi Lambang Negara juga digunakan di dalam 1 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
PP NO. 77 TAHUN 2007
Lambang Negara
Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 30 TAHUN 2004
85.13% Mirip85.13 %
Minuta Akta
Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
2
UU NO. 21 TAHUN 2012
82.47% Mirip82.47 %
daerah
Daerah otonom,selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dansendirikepentingan masyarakatberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.
3
PP NO. 7 TAHUN 2008
81.96% Mirip81.96 %
daerah
Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan sendiri masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
UU NO. 2 TAHUN 2013
81.67% Mirip81.67 %
daerah
Daerah otonom,selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakatsendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.
5
UU NO. 56 TAHUN 2008
81.59% Mirip81.59 %
daerah
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiridalam sistem Negaraberdasarkan aspirasi masyarakatKesatuan Republik Indonesia.
6
UU NO. 12 TAHUN 2013
81.51% Mirip81.51 %
daerah
Daerah otonom,selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakatsendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.
7
UU NO. 32 TAHUN 2004
81.45% Mirip81.45 %
daerah
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
UU NO. 14 TAHUN 2013
81.36% Mirip81.36 %
Daerah
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriwww.
9
PP NO. 54 TAHUN 2005
81.21% Mirip81.21 %
Daerah
Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat aspirasi menurut masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; berdasarkan prakarsa sendiri 4.