Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1. 1
   PP NO. 44 TAHUN 2005

   99.97% Mirip99.97 %
   Penyertaan Modal Negara

   Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

2. 2
   PP NO. 23 TAHUN 2020

   98.46% Mirip98.46 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

3. 3
   PP NO. 43 TAHUN 2020

   95.22% Mirip95.22 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. 4
   UU NO. 18 TAHUN 2016

   95.09% Mirip95.09 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

5. 5
   UU NO. 14 TAHUN 2015

   91.13% Mirip91.13 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya.

6. 6
   UU NO. 6 TAHUN 2021

   89.53% Mirip89.53 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi.

7. 7
   UU NO. 20 TAHUN 2019

   89.34% Mirip89.34 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi.

8. 8
   UU NO. 9 TAHUN 2020

   89.13% Mirip89.13 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta lembaga/badan lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi.

9. 9
   UU NO. 12 TAHUN 2018

   88.59% Mirip88.59 %
   PMN

   Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta lembaga/badan lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi.

10. 10
    UU NO. 29 TAHUN 2000

    82.42% Mirip82.42 %
    Hak prioritas

    Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badanhukum yang mengajukan permohonan hak Perlindungan VarietasPRESIDENREPUBLIK INDONESIATanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak PerlindunganVarietas Tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain.