Definisi Kuasa juga digunakan di dalam 11 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. 1
   UU NO. 15 TAHUN 2001
   Kuasa

   Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

2. 2
   UU NO. 31 TAHUN 2000
   Kuasa

   Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimaan diataur9.

3. 3
   UU NO. 19 TAHUN 2002
   Kuasa

   Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diaturdalam ketentuan Undang-undang ini.

4. 4
   PP NO. 1 TAHUN 2005
   Kuasa

   Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

5. 5
   PP NO. 9 TAHUN 2006
   Kuasa

   Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentangDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

6. 6
   PP NO. 22 TAHUN 2018
   Kuasa

   Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. 7
   PP NO. 46 TAHUN 2020
   Kuasa

   Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. 8
   UU NO. 20 TAHUN 2016
   Kuasa

   Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. 9
   PP NO. 16 TAHUN 2020
   Kuasa

   Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

10. 10
    PP NO. 56 TAHUN 2021
    Kuasa

    Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau Orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

11. 11
    PP NO. 36 TAHUN 2018
    Kuasa

    Kuasa adalah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.