Definisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP NO. 12 TAHUN 2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sumber: PP NO. 12 TAHUN 2019

Status: Belum diverifikasi

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
PP NO. 71 TAHUN 2010
83.75% Mirip83.75 %
SAP Berbasis Akrual
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
2
UU NO. 14 TAHUN 2015
83.20% Mirip83.20 %
DID
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.
3
UU NO. 18 TAHUN 2016
82.48% Mirip82.48 %
DID
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.