Definisi Transfer ke Daerah menurut UU NO. 9 TAHUN 2020

Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: UU NO. 9 TAHUN 2020

Status: Belum diverifikasi

Definisi Transfer ke Daerah juga digunakan di dalam 6 Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1
UU NO. 12 TAHUN 2018
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2
UU NO. 14 TAHUN 2015
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3
UU NO. 18 TAHUN 2016
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4
UU NO. 20 TAHUN 2019
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5
UU NO. 6 TAHUN 2021
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6
PP NO. 60 TAHUN 2014
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangkamendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Definisi lain dengan penjelasan yang mirip.

1
UU NO. 33 TAHUN 2004
90.09% Mirip90.09 %
Dana Tugas Pembantuan
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
2
PP NO. 7 TAHUN 2008
89.89% Mirip89.89 %
Dana Tugas Pembantuan
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3
PP NO. 56 TAHUN 2005
89.76% Mirip89.76 %
Dana Tugas Pembantuan
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
4
UU NO. 18 TAHUN 2016
86.28% Mirip86.28 %
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
5
UU NO. 14 TAHUN 2015
86.19% Mirip86.19 %
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.